Bea Cukai Pasar Baru Musnahkan Ribuan Barang Kiriman

Jakarta (13/12/2018) – Bertempat di aula KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru  lantai 3,  Bea Cukai Pasar Baru melakukan pemusnahan ribuan barang kiriman dari luar negeri yang merupakan barang laragan dan/ pembatasan. Barang Milik Negara (BMN) yang dimusnahkan adalah BMN sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Nomor KEP-141/WBC.08/KPP.MP.03/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Barang yang Menjadi Milik Negara. Barang- barang tersebut ditegah oleh KPPBC Kantor Pos Pasar Baru dengan alasan penegahan sebagai berikut, Barang merupakan lartas kesusilaan atau mengandung unsur pornografi, Barang Kena Cukai (Rokok, Cerutu, Tembakau, dan MMEA) dan Barang yang memerlukan ijin dari instansi terkait (BPOM, Kemendag, Kemenkes, Polri) tetapi penerima barang tidak bisa memenuhi.

 

Pemusnahan ini merupakan hasil sitaan yang dilakukan oleh Seksi P2 selama periode II tahun 2018. Barang Milik Negara yang dimusnahkan ini di dominasi oleh ratusan barang asusila, Kosmetik, Minuman keras hingga cerutu dan part senjata. BMN tersebut telah mendapatkan persetujuan pemusnahan sesuai dengan Surat Persetujuan Pemusnahan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II Nomor S-321/MK.6/WKN.07/KNL.02/2018 Tanggal 02 November 2018 hal Persetujuan Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara Pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru.

Penegahan yang dilakukan karena barang tersebut merupakan barang larangan/pembatasan dan penerima barang tidak dapat memenuhi izin dari instansi terkait (sebelum dan setelah penerapan kebijakan border dan post border) :

  1. Sextoys dan material terkait pornografi yang melanggar Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
  2. Cerutu, Tembakau, MMEA (Minuman Beralkohol), dan Rokok merupakan pembatasan impor melalui barang kiriman sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 Tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman;
  3. Obat-obatan, Kosmetik, Vitamin, dan Suplemen tidak memenuhi izin impor obat sesuai dengan Peraturan Badan POM nomor 30 tahun 2017;
  4. Part kendaraan bermotor bekas tidak memenuhi izin impor dari Kementerian Perdagangan nomor 48 tahun 2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
  5. Produk tertentu elektronik berupa barang kiriman paling banyak 2 (dua) unit per kiriman dan produk tertentu pakaian jadi berupa barang kiriman paling banyak 10 (sepuluh) pieces per kiriman yang tidak memenuhi izin impor dari Kementerian Perdagangan nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan impor Produk Tertentu;
  6. Barang-barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Permendag No 48 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor; dan
  7. Part senjata yang memerlukan Ijin Kapolri Sesuai Perkapolri No.8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

 

Bea Cukai Pasar Baru sebagai garda terdepan masuknya barang kiriman dari lua negeri terus berupaya meningkatkan pengawasan atas masuknya barang-barang yang dilarang ataupun dibatasi sesui dengan peraturan yang ada.

Peresmian Perluasan Gedung Bea Cukai Pasar Baru dan Media Briefing

Dari segi penerimaan, tahun 2018 Bea Cukai Pasar Baru memiliki target penerimaan bea masuk sebesar 3,9 Miliar, sedangkan sampai dengan 4 Desember 2018, realisasi atau capaian penerimaan yang telah didapatkan adalah 4,48 M atau sebesar 112,63 %. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, meresmikan perluasan Kantor Bea Cukai Pasar Baru pada hari Selasa (11/12).  Hal ini guna menunjang produktivitas kinerja para pegawai serta dalam rangka mendukung tercapainya komitmen institusi khususnya dalam meningkatkan pelayanan impor barang kiriman.  Penataan dan penambahan ruangan pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dimulai sejak awal tahun 2018, yang semula luasnya 671 m² menjadi 1056 m².

Acara tersebut diikuti dengan Media Briefing Program Anti Splitting Barang Kiriman dan Implementasi PDE Internet untuk Pengiriman Dokumen Kepabeanan Secara Online.  Pada pukul 02.30, acara dimulai di Aula Kantor Bea Cukai Pasar Baru dengan dihadiri oleh Direktur PT Pos Indonesia, Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB), Ketua Asosiasi Ritel Indonesia, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta, para Kepala Kantor Bea Cukai di Wilayah Jakarta serta rekan-rekan media.

Sejak bulan Oktober 2018, Bea Cukai telah menerapkan aturan nilai pembebasan barang kiriman yang baru melalui PMK-112/PMK.04/2018. Berdasarkan data importasi barang kiriman sejak 10 Oktober 2018, terdapat sekitar 72.592 Consignment Notes (CN) yang terjaring sistem anti-splitting sehingga berhasil menyelamatkan penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar kurang lebih Rp4 miliar. Untuk mendukung penegakan perubahan aturan ini, Bea Cukai juga telah menerapkan smart system berupa sistem validasi dan verifikasi anti-splitting dalam aplikasi impor barang kiriman.

Masih dalam rangkaian pembangunan smart customs and excise system, Heru Pambudi menyampaikan juga rencana penggunaan Pertukaran Data Elektronik via internet (PDE internet) secara penuh di seluruh kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai awal tahun 2019. Penggunaan PDE internet ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efisiensi biaya, mempercepat proses bisnis, menciptakan equal treatment pada pengguna aplikasi ekspor, impor serta manifes, dan memiliki cakupan sistem lebih luas sehingga waktu dan tempat tidak terbatas untuk melakukan pengiriman data.

Diakhir kunjungannya, Dirjen dan Cukai menyambangi para pemeriksa barang dan petugas K9 di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Bea Cukai Pasar Baru, Beliau juga berdiskusi ringan dengan perwakilan Kantor Pos Pasar Baru terkait permasalahan yang ada di TPS.