Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2017

Pada hari Jumat, 19 Januari 2018 bertempat di Aula Perangko Lt. 2 Gedung Pos Ibukota, diadakan Sosialisasi mengenai Peraturan BPOM nomor 30 tahun 2017 tentang pengawasan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia dengan pembicara Diah Suryaningtyas S.Si, Apt., M.M sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Wydia Savitri, S.Si, Apt sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan Balai Besar POM di Jakarta. Sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh Pejabat/Pegawai KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dan Perwakilan Pejabat dari PT. Pos Indonesia.

Gambar: Pembukaan Oleh Kepala Kantor KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dan Perwakilan dari BPOM

 

Gambar: Peserta Sosialisai BPOM

 

Gambar: Pemaparan Materi Oleh Perwakilan BPOM

 

Gambar: Perwakilan Pejabat Bea Cukai, PT. Pos Indonesia dan Badan POM

Dalam Sosialisasi ini dibahas siapa saja pelaku-pelaku pemasukan bahan/obat dan makanan, yaitu: Perusahaan atau importir di bidang Obat dan Makanan (Bahan), Pemegang Izin Edar atau Kuasanya (OM), Pelaku usaha yang ditolak eksportasinya oleh negara tujuan dan Pribadi / Perorangan. Adapun syarat-syarat dalam pemasukannya adalah sebagai berikut: Memiliki Izin Edar (OM), Memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu (Bahan), Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor dan mendapat persetujuan dari kepala Badan POM (SKI). SKI atau Special Access Scheme terbagi menjadi dua, yaitu SKI Border dan SKI Post Border. SKI Border merupakan suatu surat persetujuan pemasukan bahan / obat dan obat tradisional ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (custom clearance dan cargo release) sedangkan SKI Post Border merupakan surat persetujuan pemasukan bahan / obat kuasi, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka pengawasan peredaran obat dan makanan. SKI berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan, juga berlaku untuk pemasukan Bahan/ Obat dan Makanan di wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat.

Dalam hal pemasukan tanpa NIE, terdapat beberapa pengecualian, yaitu:

Gambar: Pengecualian Pemasukan Tanpa NIE

Untuk Hal Penggunaan sendiri / pribadi:

Gambar: Syarat Penggunaan Sendiri / Pribadi

Untuk keperluan sendiri/pribadi dalam pemasukan Obat dan Makanan dapat mengisi formulir sebagai berikut:

Gambar: Formulir Pemberitahuan Pemasukan Obat dan Makanan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINERGITAS BADAN KARANTINA BERSAMA BEA CUKAI DAN PT. POS INDONESIA

Pada hari Kamis, 18 Januari 2018 bertempat di Aula KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru, diadakan Sosialisasi mengenai Pengawasan dan Tindakan Karantina di Kantor Pos Jakarta dalam rangka impor melalui barang kiriman dengan pembicara drh. Putut Isworo Arimurti sebagai Medik Veteriner Muda BBKP Tanjung Priok. Adapun sosialisasi tersebut dihadiri oleh perwakilan pejabat dan pegawai dari Bea Cukai Pasar Baru dan PT. Pos Indonesia.

Gambar: Kepala Kantor KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dan narasumber drh. Putut Isworo Arimurti

 

 

 

 

Gambar: Peserta kegiatan Sosialisasi.

Gambar: Perwakilan pejabat Bea Cukai, PT. Pos Indonesia dan Badan Karantina.

 

Dalam Sosialisasi tersebut, pembicara memaparkan bagaimana peran serta Karantina dalam penanganan impor atau ekspor barang kiriman pos yang termasuk dalam pengawasan Badan Karantina, dengan tujuan dapat mencegah pemasukan dan penyebaran Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), menjelaskan jenis barang kiriman apa saja yang wajib diperiksa dan membutuhkan perizinan dari Badan Karantina, dan kegiatan-kegiatan lain dari Badan Karantina yang tergabung dalam 8-P, yakni Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, dan Pembebasan.

Gambar: List jenis barang kiriman yang wajib periksa Karantina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Ancaman dan jenis HPHK/OPTK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Sosialisasi ini diharapkan meningkatkan sinergitas dan kerja sama yang baik antar ketiga Instansi, yaitu Bea Cukai, PT. Pos Indonesia dan Badan Karantina dalam menjalankan tugas dalam pengawasan impor barang kiriman khusunya yang memerlukan tindakan Karantina, dengan itu maka proses pengawasan barang kiriman impor lebih maksimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.