INI CARA AGAR BARANG IMPOR TAK KENA PAJAK BERLIPAT

Pemerintah telah memperbarui peraturan terkait impor barang kiriman melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 182/PMK.04/2016. Dalam peraturan tersebut peningkatan nilai barang yang mendapat pembebasan ditingkatkan dari semula US$ 50 menjadi US$ 100. Selain itu diatur juga mengenai pengenaan tarif tunggal Bea Masuk sebesar 7,5% serta penyelesaian proses kepabeanan menggunakan consignment note (CN).

Namun, dalam penerapannya masih ditemukan beberapa kendala antara lain para penerima barang kiriman yang merasa keberatan dengan penetapan oleh pejabat Bea Cukai yang mengenakan tarif PPh impor 100% lebih tinggi dari yang seharusnya.  Direktur Teknis Kepabeanan, Oza Olavia, memaparkan bahwa barang impor dengan nilai US$ FOB 100 sampai dengan US$ FOB 1.500 dengan menggunakan CN akan dikenakan Bea Masuk, PPN, serta PPh Impor.

“Semuanya telah diatur, baik di Undang-undang, atau pun Peraturan Menteri Keuangan,” kata Oza dalam keterangan tertulisnya, yogjo Kamis (8/6/2017).

Oza menambahkan, pengenaan tarif Bea Masuk 7,5% telah diatur dalam PMK-182/PMK.04/2016. Sementara PPN sebesar 10% diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta PPh Impor diatur dalam PMK-34/PMK.10/2017. Oza mengungkapkan, dalam PMK-34/PMK.10/2017 diatur mengenai pengenaan PPh Impor dan sesuai dengan Undang-undang PPh pasal 22 ayat (2) dijelaskan bahwa pengenaan PPh Impor terhadap penerima barang impor yang tidak mencantumkan NPWP akan dikenakan 100% lebih tinggi dibandingkan penerima barang impor yang mencantumkan NPWP.

“Untuk itu kami mengimbau kepada para penerima barang impor agar menyampaikan nomor NPWP kepada penyelenggara pos atau mencantumkan nomor NPWP pada barang kiriman. Sementara, bagi penyelenggara pos agar mencantumkan NPWP penerima barang pada dokumen pabean sesuai dengan informasi yang diperoleh dari penerima barang,” ucap Oza.

sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3524064/ini-cara-agar-barang-impor-tak-kena-pajak-…

PENGECEKAN STATUS BARANG KIRIMAN

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman yang sudah berlaku di KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru pada tanggal 27 April 2017 maka saat ini pemilik barang dapat melakukan pengecekan status melalui http://www.beacukai.go.id/barangkiriman.html

Petunjuk tracking pada aplikasi barang kiriman tersebut di atas, sebagai berikut:
1. Silakan pilih ekspedisi yang digunakan baik itu POS/PJT;
2. Masukan nomor resi/AWB paket kirimannya, khusus utk paket UPS menggunakan no AWB bukan nomor resinya;
3. Klik submit maka informasi status paket kiriman akan muncul;
4. Jika ada tagihan tidak wajar dr pihak2 yg mengatasnamakan beacukai jangan percaya, karena dengan tracking tersebut secara transparan dishare untuk publik atas billing yg disetorkan ke kas negara.

#beacukaimakinbaik

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PMK 182/PMK.04/2016 DI KPPBC TIPE PRATAMA KANTOR POS PASAR BARU

Dengan ini kami beritahukan bahwa implementasi dari PMK 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman di Kantor Bea Cukai Pasar Baru resmi dilakukan mulai hari ini, Kamis 27 April 2017. Adapun pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dari semula USD 50, berubah menjadi USD 100.

Sebagai contoh:
Harga barang (FOB)     = 160 USD
Ongkos Kirim (Freight)  = 40 USD
Asuransi (Insurance)     = 0.5% x (FOB + Freight)
= 0.5% x (160 + 40)
= 1
Sehingga dijumlahkan menjadi USD 201 (CIF).

*Menurut aturan yang lama, untuk penghitungan BM dan PDRI, adalah sebagai berikut:
CIF                  = USD 201
Pembebasan   = USD 50
Nilai Pabean    = CIF – Pembebasan USD 50
= USD 201 – USD 50
= USD 151

*Menurut aturan yang baru, tidak ada pembebasan USD 100, sehingga penghitungan BM dan PDRI, adalah sebagai berikut:
CIF                  = USD 201
Pembebasan   = –
Nilai Pabean    = CIF

Nilai Pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Lainnya.

Semoga bermanfaat.